SOLUSI PANGAN NASIONAL
Oleh; Dr Ir Parlaungan Adil Rangkuti MSi
Akhir-akhir ini masalah pangan menjadi topik nasional. Sesungguhnya kebutuhan pangan di Indonesia mestinya sudah lama tidak menjadi masalah, karena banyak faktor pendukung baik yang menyangkut potensi sumber daya pertanian maupun potensi sumber daya petani dengan dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di berbagai lembaga pendidikan tinggi dan institusi penelitian dan pengembangan pertanian tropika. Banyak hasil penelitian dan pengalaman di lapangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, pemerintah dan swasta.
Yang menjadi masalah adalah kemauan dan komitmen politik untuk membangun pertanian khususnya menjamin ketahanan pangan belum menjadi sikap bersama dari semua pihak untuk secara simultan melakukan upaya yang sungguh-sungguh agar ketahanan pangan terwujud secara nasional.
Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno saat melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kampus Institut Pertanian Bogor tanggal 1 September 1963, telah mengingatkan bahwa “pangan merupakan mati hidup nya suatu bangsa”.
Setiap Pemerintahan perlu serius menangani masalah pangan dengan dukungan semua pihak agar pangan selalu tersedia dan tidak terjadi krisis pangan yang dapat berdampak buruk bagi perekonomian, kekurangan gizi masyarakat dan kelaparan yang dapat menimbulkan gejolak politik yang tidak menguntungkan.
Potensi Sumber Daya Pertanian.
Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada bangsa Indonesia berupa potensi pertanian yang berada di kawasan khatulistiwa dengan dukungan iklim tropika dengan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Wilayah Nusantara sebagai negara kepulauan terdiri dari daratan yang subur dengan dukungan banyak gunung berapi dan sungai-sungai sebagai sumber kesuburan dengan air yang melimpah serta lautan yang kaya dengan sumber daya laut mendukung kehidupan bangsa Indonesia.
Berbagai kebijakan dari pemerintah sudah bergulir dari waktu ke waktu, namun belum berhasil optimal masih saja muncul masalah pangan di kalangan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar usaha tani dari para petani dapat tumbuh sebagai sumber kesejahteraan dan menjadi kekuatan dalam membangun ketahanan pangan yang kokoh dan tangguh yakni:
1. Perlu kesepahaman bahwa Kaum Tani Indonesia (KTI) meliputi semua pihak yang bergerak dalam bidang pertanian dalam arti luas. Artinya petani sebagai pelaku di lapangan, warga kampus, pihak birokrasi dan politisi serta pihak pengusaha yang bergerak dalam bidang pertanian, harus menyatu dalam satu gerakan kaum tani untuk membangun pertanian di Indonesia.
2. Pembangunan pangan dilakukan bersama oleh KTI dengan model Pentahelix yakni kolaborasi antar pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat tani dan media dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri. Dengan harapan produktifitas dan kualitas komoditas pangan meningkat, dengan harga yang layak dan terjamin sebagai aksi bela negara dalam upaya meningkatkan kesejateraan masyarakat dan memperkokoh ketahanan pangan nasional.
3. Modernisasi usaha tani pangan sudah merupakan kebutuhan seiring dengan perkembangan IPTEK yang semakin canggih. IPTEK pertanian modern telah lama dikenal di kampus-kampus dan lembaga-lembaga riset. Yang menjadi masalah adalah penguasaan dan penerapannya di lapangan yang sangat lemah. Transformasi IPTEK modern ke lapangan tersumbat tidak mengalir ke pelaku usaha tani di pedesaan. Diperlukan pembaharuan model penyuluhan menjadi model percontohan di lapangan, sehingga petani dapat melihat hasilnya di lapangan secara nyata..
Konsep pembangunan ketahanan pangan
Konsep pembangunan ketahanan pangan telah lama di kumandangkan dengan tiga cara yakni; intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Upaya peningkatan produktifitas berbagai komoditas pangan masih terbuka lebar.
Secara teknis untuk meningkatkan produksi padi nasional dari sekitar 5 ton gabah per herktar tidak terlalu sulit. Secara laboratories produksi gabah dengan mudah dapat mencapai 8-10 ton per hektar.
Program ekstensifikasi masih berpeluang dilakukan di desa-desa, karena masih terdapat wilayah-wilayah yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian.
Secara akademik teknologi pengolahan lepas panen telah banyak dijumpai di berbagai sumber. Kehilangan produksi pasca panen padi masih tinggi (sekitar 20 persen), kondisi ini masih dapat ditekan agar kehilangan semakin kecil. Konsumsi beras perkapi pertahun juga masih relatif tinggi (sekitar 84 kg perkapita pertahun), dapat dikurangi dengan meningkatkan konsumsi pangan non beras secara proporsional yang dapat dikembangkan (jagung, kedele, ikan, sayur, buah, daging dll), maka diversifikasi pangan tidak sulit untuk dikembangkan,
Yang menjadi masalah besar adalah aspek pemasaran yang pada umumnya dikuasai oleh pelaku pasar, dan posisi tawar petani sangat lemah. Sesuai dengan sistem pembangunan ekonomi kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia, maka kolaborasi antar tiga lembaga ekonomi yakni BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dan BUMK (Badan Usaha Milik Koperasi), merupakan solusi untuk secara bersama-sama mengembangkan sistem agribisnis/agroindustri mulai dari hulu ke hilir sebagai bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan secara wajar.
Perlu dikembangkan sistem kolaborasi dengan manajemen bisnis yang professional dengan memberi peluang bagi petani menjadi lebih sejahtera.
Institut Pertanian Bogor punya pengalaman dalam membangun usaha tani dengan model Pusat Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terpadu (P3W Transterpadu), di berbagai daerah Transmigrasi selama 12 tahun dengan pendekatan agribisnis/agroindustri dengan melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) kerjasama dengan pengusaha BUMN/BUMS dengan pendampingan sarjana pertanian di lapangan masing-masing lokasi selama tiga tahun. Dari hasil kegiatan itu dapat disimpulkan dan disarankan beberapa aspek yakni:
1. Bahwa kerjasama antara KUD dan BUMN/BUMS dapat dikembangkan, namun perlu dilakukan reformasi bentuk KUD ke arah yang lebih profesional berdasarkan jenis usaha komoditas unggulan sejenis. Misalnya Koperasi Petani Padi, Koperasi Petani Jagung dll, sehingga pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak dapat lebih fokus kepada upaya peningkatan kesejahteraan anggota koperasi (dari anggota, untuk anggota dan oleh anggota) terkait dengan jenis usahanya.
2. Bentuk kerjasama antara Koperasi Petani Profesional dengan BUMN atau BUMS, perlu dikembangkan sistem kolaborasi yang saling menguntungkan secara wajar dengan menempatkan anggota koperasi sebagai mitra yang memiliki kekuatan dengan mempertimbangkan asset dan tenaga kerja yang dimilikinya. Model ini telah dikembangkan di Jepang, misalnya khusus untuk tanaman padi dengan menempatkan beberapa orang sarjana dalam menejemen koperasinya, sehingga dapat dengan mudah mengembangkan kerjasama dengan pihak lain secara lebih profesional.
3. Agar kegiatannya dapat lebih efektif, maka perlu dipetakan wilayah-wilayah potensial sebagai kawasan pengembangan komoditas unggulan daerah. Misalnya wilayah pengembangan tanaman padi, sehingga tiap wilayah ini dapat kerjasama dalam membangun agribisnis/agroindustri padi secara lebih luas dengan model yang sama dan dengan komunikasi yang intensif untuk menerapkan dan mengembangkan IPTEK dan pemasaran hasil yang wajar dan terjamin.
Jika Kaum Tani Indonesia (KTI) dapat dikembangkan sebagai komunitas yang sama-sama bertanggungjawab dengan kesadaran bela negara ikut serta membangun kesejahteraan masyarakat desa, diharapkan akan menjadi kekuatan dalam menjadikan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pada pertanian tropika. Indonesia harus menjadi pusat pembangunan pertanian tropika dunia, dan untuk itu perlu dukungan semua pihak agar potensi sumber daya pertanian tropika yang kita miliki tidak rusak atau hilang.
Penerapan IPTEK yang tepat guna secara selektif dan ramah lingkungan menjadi penting, sehingga harus menjadi komitmen semua pihak. Semoga bermanfaat. Salam Bela Negara.
*DR. IR. PA Rangkuti, Katua Umum DPP Relawan Bela Negara Indonesia (RBNI).
