Dari sudut pandang stake holder lainnya berdasarkan data per 05 Agustus 2024 setidaknya 110.127 unit rumah bersubsidi yang telah diterima oleh masyarakat dengan total nilai FLPP senilai Rp 13.419.611.089.272,- yang melibatkan 9.635 perumahan dan 6.546 pengembang di 33 Provinsi dan 387 Kabupaten/Kota melalui 37 bank penyalur akan memberikan effect multiflier yang luar biasa bagi perekonomian nasional tersebab kita juga mengetahui bahwa industri perumahan terhubung dan terkait erat setidaknya kepada 175 jenis industri lain dengan melibatkan hampir 350 usaha kecil menengah, melibatkan hampir 19 juta tenaga kerja langsung dan 30 juta tenaga kerja tidak langsung. Belum lagi industri perumahan terutama perumahan bersubsidi yang diperuntukan bagi kaum menengah bawah masyarakat Indonesia merupakan industri dengan muatan komponen material lokal hampir 100% ditambah dengan kontribusi balik bagi negara dari industri perumahan ini yang mencapai 23% ( dari berbagai pajak yang timbul dari industri ini seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, BPHTB maupun PBB).
Dengan efek multiflier skala masif dari industri perumahan tersebut maka bilamana terjadi deadlock kuota seperti saat ini tentu sangat tidak kita harapkan karena akan berdampak langsung pada 49 juta orang yang berkecimpung di industri ini sehingga kami dari DPD APERSI Jawa Barat menyarankan segera diambil langkah solutif oleh semua stake holder terkait, saat ini kita menghadapi transisi kelangkaan kuota yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang biasa terjadi di akhir tahun sedang saat ini kelangkaan kuota justru sudah terjadi di Bulan Agustus, belum lagi saat ini juga akan terjadi transisi kepemimpinan nasional dari Bapak Jokowi kepada pemerintahan baru terpilih Bapak Prabowo Subianto pada Oktober nanti.
Semoga saja hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara tidak mengalami transisi juga dan diharapkan ada political will dari para pemangku kebijakan untuk tetap menjaga layanan masyarakat akan hak dasarnya dalam hal ini berupa akses akan papan/rumah yang layak bagi mereka.
Tentu kami dari DPD APERSI JABAR akan dengan sangat siap dan terbuka untuk bekerjasama dengan semua stake holder membantu pemerintah dalam penyediaan hak konstitusional warga terutama di bidang papan/perumahan bagi masyarakat menengah bawah sebagaimana menjadi concern dan jati diri APERSI sejak semula pendiriannya yang berfokus pada rumah sederhana sehat layak huni.
