DARMAWAN KETUA DPW FBN JABAR; “FORUM BELA NEGARA RI LAKUKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI DPW DAN DPD SE-JAWA BARAT”.
Dewasa ini organisasi membutuhkan fleksibilitas tinggi untuk menghadapi masalah yang semakin kompleks dan keadaan yang berubah cepat. Restrukturisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi agar organisasi lebih berdaya.
Restrukturisasi atau penataan ulang secara radikal dimaksudkan untuk mendapat perbaikan dramatis dalam hal ukuran-ukuran kinerja yang penting dan kontemporer, seperti biaya, kualitas sumber daya dan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Apabila pemberdayaan melalui restrukturisasi dapat dilakukan, maka seluruh aspek organisasi akan dapat lebih berfungsi secara optimal, kinerja organisasi juga semakin lebih baik. Hal ini memiliki makna bahwa organisasi akan lebih mampu mengakumulasi kegiatan secara maksimal.
Forum Bela Negara Republik Indonesia (FBN-RI) sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang bersandarkan pada Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembinaan Keadaran Bela Negara memiliki posisi penting dan strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai kepanjangan tangirean dari Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan cq. Direktorat Bela Negara dalam menggemakan Gerakan Bela Negara. Dalam hal ini Forum Bela Negara RI memiliki peran melakukan kegiatan yang erat kaitannya dengan penanaman nilai-nilai Bela Negara di lingkungan Masyarakat, Lingkungan Pekerjaan, dan Lingkungan Pendidikan.
Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat FBN-RI saat ini telah tuntas melakukan restrukturisasi organisasi di tingkat Wilayah (Provinsi) dengan bergabungnya para Pakar yang memiliki kompetensi dalam upaya peningkatan kesadaran Bela Negara.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FBN-RI Provinsi Jawa Barat, Drs. Darmawan, M.Si.,mengungkapkan bahwa Restrukturisasi Organisasi Forum Bela Negara RI adalah instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat FBN-RI yang diketuai oleh Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo, drg.Sp.BM (K), FCID, FICCDE, selaku Ketua Umum DPP Forum Bela Negara RI. Dengan selesainya program Restrukturisasi ini, maka seluruh aspek organisasi akan dapat lebih berfungsi secara optimal, kinerja organisasi juga semakin lebih baik, ujar Darmawan.
Darmawan juga menyampaikan bahwa restrukturisasi organisasi ini tidak hanya dilakukan pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi saja, namun saat ini sudah 15 kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah dilakukan. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FBN-RI Kabuaten/Kota seluruhnya wajib direstrukturisasi, dan Kabupaten/Kota yang sudah direstrukturisasi adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sumedang. “Kepengurusan DPD FBN-RI Kabupaten/Kota lainnya sedang berproses Restrukturisasi yang dikoordinasikan oleh Bidang Strategi Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (SOKK)”, demikian jelas Darmawan.
Ketua DPW. FBN-RI Jawa Barat yang kerap disapa Kang Ones itu menjelaskan bahwa Restruktusisasi ini dilakukan agar Ormas FBN-RI dapat secara optimal membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Badan Kesbangpol Jawa Barat untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas regional Jawa Barat, serta membantu Pemerintah Provinsi dalam menjalankan Program-program yang erat kaitannya dengan upaya Bela Negara. Aspek-aspek yang erat kaitannya dengan Bela Negara itu banyak, meliputi stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kerukunan antar umat beragama, dan Siber (digitalisasi).
Dalam aspek ideologi, sudah jelas bahwa setia kepada Pancasila sebagai dasar negara adalah bagian dari nilai-nilai Bela Negara, aspek Politik salah satunya adalah mengamankan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada rakyat sebagai produk politik, aspek ekonomi antara lain adalah mendorong berkembangnya ekonomi rakyat dan UMKM serta Koperasi sebagai mesin pendorong kesejahteraan masyarakat. Demikian pula aspek Sosial dan Budaya, FBN-RI mengambil peran turut menjaga kearifan lokal masyarakat Jawa Barat di setiap daerah dan mengarahkan perilaku sosial yang beradab, santun, tidak korup, dan sebagainya, serta meningkatkan budaya kerja yang lebih produktif ditengah-tengah gempuran arus informasi global yang justru bertentangan dengan budaya asli masyarakat Jawa Barat. Hal yang tak kalah penting adalah aspek pertahanan dan keamanan, dimana FBN-RI akan mengambil peran menjadi pendorong dan penggalang Kader-kader Bela Negara terlatih melalui rekruitmen Kader Bela Negara dan Diklat Kader Bela Negara. Aspek Kerukunan antar umat beragama pun FBN-RI akan bekerjasama dengan pemuka-pemuka lintas agama agar terjaga keharmonisan antar umat beragama. Dan yang sangat riskan saat ini adalah aspek bahaya Siber (Digitalisasi), dimana saat ini seperti tak ada lagi yang mampu menyaring informasi berbahaya sebagai implikasi kemajuan teknologi digital, ungkap Darmawan.
“Jadi Restrukturisasi ini sangat penting bagi Ormas Forum Bela Negara RI untuk mengambil peran lebih aktif dan progresif dari sebelumnya. Ketua DPW. FBN-RI Jawa Barat juga mengharapkan dukungan penuh dari Dewan Pembina, dalam hal ini Forkopimda Jawa Barat dan Lembaga terkait lainnya baik secara organisatoris maupun secara individu untuk saling mendukung dalam upaya Bela Negara dan Stabilitas Regional Jawa Barat”, pungkasnya.
Lies Kurniaty
Martika Edison siliwanginews.net
